Email: info@pba.us

3 Bauran Kebijakan Bantu Atasi Defisit DJS Kesehatan

Kementerian Keuangan mengatakan bahwa pemerintah telah mendistribusikan dana rahasia dari Asuransi Kesehatan Nasional (jkn) lebbih R. 4 triliun dolar pada bulan September 2018.

Sementara itu, berbagai bauran kebijakan hingga akhir tahun tidak akan lagi menjadi potensi bantuan tambahan sebesar 1,5 triliun dolar.

Menteri Keuangan Menteri Keuangan Deputi Mardiasmo (Depkeu) telah siap untuk membantu mencampur tiga rencana defisit untuk Dana Jaminan Sosial (DJ) Kesehatan.

Pertama, Peraturan (PMK) 183/2017 tentang prosedur menteri keuangan tunggakan Solusi Asuransi Kesehatan Pemerintah Daerah dengan mengurangi DAU dan / atau dap. Alokasi dana untuk aturan umum untuk subsidi ketika memotong ini dapat dipotong kembali untuk bertemu langsung di tempat, dan untuk kebaikan BPJS.

DJS Kesehatan

“Hingga 2018 Oktober, ketika BPJS Rp229,57 miliar masuk. Perencanaan untuk November 2018 17,7 miliar karena dikumpulkan oleh Desember2018 Rp16,7 miliar Rp264 miliar,” katanya dalam pertemuan dengan Komisi Casa 3, House of Representatives pada hari Senin (29 Oktober 2018).

Setelah pemotongan pajak dan PMK 128/2018 dalam prosedur Dukungan Bahasa Cicero untuk Program Asuransi Kesehatan.

DJS memiliki kekuatan untuk mentransfer ke Kesehatan Rp1,34 miliar dolar di 28 provinsi pada kuartal ketiga / 2018, yang kemudian dapat diselesaikan oleh asuransi kesehatan daerah (Jamkesda) atau anggota lain dari pemerintah daerah (Pemda). Dalam waktu dekat, karena desain akan ditransfer ke provinsi senilai Rp83.61 6 miliar.

Saya berharap untuk melewati kuartal keempat tambahan Mardiasmo / 2018.

Selain itu, pemerintah juga membantu meningkatkan pasokan pusat kesehatan dengan partisipasi dalam penerimaan Dana Pabean setidaknya 50% dari Tembakau (dap CHT) untuk kegiatan promosi jkn yang menghindari kondisi dan / atau lebih baik. fasilitas pusat kesehatan, dan sebagainya.

“Secara tidak langsung mendukung jkn kontinum melalui penggunaan PMK 222/2017, pemantauan dan evaluasi dap Bea Cukai tembakau, distribusi hingga 18 Oktober 2018, provinsi ini sebesar 354 triliun Rp2,22 18. Desain Desember 2018 dan ada tambahan Rp 750 miliar, “tambahnya.

Untuk pengelolaan defisit jkn hingga akhir 2018, Kementerian Keuangan telah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK) lagi untuk kesehatan keuangan penilaian DJS Health.

Sebelumnya dalam kontrol revisi peraturan pemerintah (PP) No. 87 tahun 2013 tentang kemacetan kesehatan manajemen aset tambahan dianggap potensi penyelamatan sepakbola BPJS hingga maksimal 1,3 triliun dolar.

Aspek kontribusi untuk pengeluaran uang, dan untuk mempercepat dan Kontribusi Penerima Pemerintah (PBI) untuk membantu 12 Juli, harga, Perawatan, dan dengan menggunakan 31 DJS di sana untuk saat ini, dari empat ribu, dan tiga hingga 2018 Rp25,5 triliun dolar.